Fraksi DPN DPRD Tanjungpinang Berikan Pendapat Terakhir LKPj Walikota 2025 dan Catatan Kritisnya

Dalam sidang yang digelar pada Kamis, 2 April 2026, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang, Prengki Simanjuntak, S.IP, memberikan pendapat akhir terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang untuk Tahun Anggaran 2025. Fraksi DPN menyatakan dukungannya dengan memutuskan untuk menyetujui laporan tersebut agar disahkan.

Catatan Kritis Fraksi DPN

Meski telah memberikan persetujuan, Fraksi DPN tak lupa memberikan catatan kritis, koreksi, dan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

Prengki menegaskan, “Persetujuan ini kami berikan bukan sekadar sebagai formalitas politik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan. Kami ingin memastikan bahwa capaian positif yang telah diraih dapat dipertahankan, sementara kekurangan yang ada harus segera diperbaiki.” Pernyataan ini disampaikan setelah menyerahkan pendapat akhir Fraksi DPN pada siang itu.

Fraksi DPN juga mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas berbagai inisiatif dan pencapaian yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2025. “Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan di tengah tantangan fiskal yang berat, di mana Pemerintah Kota tetap berusaha menjaga kesinambungan dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Peningkatan Kualitas dan Capaian Pemerintahan

Politisi dari partai Hanura ini mencatat bahwa secara keseluruhan terdapat sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Beberapa capaian dalam pelayanan dasar juga dinilai tetap terjaga.

Namun, Prengki mengingatkan bahwa apresiasi ini tidak boleh membuat pemerintah terlena. Banyak persoalan nyata masih dirasakan oleh masyarakat di lapangan. “LKPj ini bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga cerminan dari kinerja pemerintahan dan alat ukur sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Catatan Kritis Fraksi DPN

Fraksi DPN mengemukakan beberapa catatan krusial yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Tekanan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Fraksi DPN mengungkapkan bahwa masyarakat Tanjungpinang saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok telah berdampak langsung terhadap berbagai kalangan, termasuk rumah tangga, pedagang kecil, buruh, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga berpenghasilan tetap.

Keberhasilan pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari laporan realisasi keuangan, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasa kehidupan mereka lebih baik, lebih tenang, dan lebih terbantu. Oleh karena itu, Pemko Tanjungpinang perlu lebih fokus pada pengendalian inflasi, penguatan pasar rakyat, stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan UMKM, dan dukungan bagi ekonomi keluarga kecil.

2. Kemandirian Fiskal Daerah yang Masih Lemah

Fraksi DPN juga menyoroti bahwa kemandirian fiskal daerah masih belum kuat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal menjadi tantangan, sementara kebutuhan daerah terus meningkat.

Ke depan, Pemerintah Kota perlu mengambil langkah lebih serius dengan melakukan perbaikan dalam basis data pajak dan retribusi, penertiban potensi kebocoran, digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi aset daerah, dan eksplorasi potensi ekonomi lokal. PAD yang kuat bukan sekadar soal angka, tetapi merupakan fondasi penting untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

3. Dampak Belanja Daerah yang Perlu Ditingkatkan

Fraksi DPN menegaskan bahwa belanja daerah tidak hanya perlu tinggi dalam serapan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka realisasi yang baik, sementara di lapangan masih ada jalan yang rusak, drainase tersumbat, pelayanan yang lambat, dan masalah kebersihan yang terus berulang.

Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus disusun dengan orientasi hasil dan dampak, bukan sekadar rutinitas belanja tahunan.

4. Isu Sampah dan Kebersihan Kota

Persoalan sampah dan kebersihan lingkungan harus menjadi perhatian serius. Bagi Fraksi DPN, ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan citra daerah.

Pemerintah Kota harus lebih fokus dalam pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan RT/RW, memperkuat bank sampah dan program 3R, menata sistem pengangkutan, serta memberikan edukasi lingkungan. Solusi jangka menengah dan panjang terhadap daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga harus menjadi prioritas. Kota yang baik bukan hanya yang banyak programnya, tetapi juga yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman bagi warganya sehari-hari.

5. Peluang Kerja dan Dukungan untuk UMKM

Fraksi DPN memberikan perhatian serius terhadap penciptaan lapangan kerja dan dukungan untuk ekonomi rakyat. Masyarakat saat ini merasakan kesulitan dalam memperoleh peluang kerja, terbatasnya kesempatan usaha, lemahnya akses permodalan, dan dukungan pasar yang masih kurang bagi UMKM lokal.

Yang dibutuhkan bukan hanya seminar dan seremoni, tetapi pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, dukungan nyata untuk usaha mikro, promosi produk lokal, kemudahan untuk usaha kecil, dan pembukaan ruang ekonomi baru yang dapat langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

6. Penguatan Pelayanan Dasar

Fraksi DPN menekankan bahwa pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan permukiman, penyediaan air bersih, ketertiban wilayah, dan perlindungan sosial. Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa banyak rapat yang diadakan, tetapi dari seberapa cepat masalah mereka dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja dengan orientasi yang sama, yaitu mengurangi rutinitas birokrasi dan lebih banyak melakukan kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.