Muktamar ke XXI Mathla’ul Anwar (MA) yang berlangsung di Pandeglang, Banten, baru saja menandai langkah baru bagi organisasi ini dengan terpilihnya Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. sebagai Ketua Umum PB MA untuk periode 2026 – 2031. Hal ini disampaikan oleh Herman Sitompul dalam sebuah wawancara melalui telepon pada tanggal 14 April 2026. Sebelumnya, pada 10 April 2026, telah diumumkan bahwa Mathla’ul Anwar akan menggelar muktamar antara tanggal 11 hingga 14 April 2026, yang diorganisir oleh Herman Sitompul dengan penjelasan singkat mengenai agenda tersebut.
Profil Jazuli Juwaini
Jazuli Juwaini bukanlah sosok yang asing bagi publik, terutama di kalangan politik. Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS selama empat periode, Ketua Fraksi PKS DPR RI, serta seorang putra daerah Banten, Jazuli memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin organisasi ini.
Terpilihnya seorang tokoh aktif di parlemen untuk memimpin ormas Islam yang telah berdiri sejak tahun 1916 ini menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, ada harapan bahwa lobi kebijakan yang lebih kuat dapat terwujud. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kemampuan Mathla’ul Anwar untuk tetap menjaga jarak yang sehat dari politik praktis.
Perspektif dari Ahli
Herman Sitompul, seorang akademisi senior dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mathla’ul Anwar Banten, telah mengabdikan diri selama 23 tahun di institusi ini. Sebagai advokat senior dan Wakil Sekretaris Jenderal Peradi Bidang Kajian Hukum & Perundang-Undangan, serta Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial & Masyarakat, Herman berusaha memberikan kontribusi pemikiran yang berharga.
Konteks Muktamar dan Proses Pemilihan
Muktamar kali ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 muktamirin yang berasal dari 28 Pengurus Wilayah (PW) dan ratusan Pengurus Daerah (PD) di seluruh Indonesia. Dalam proses pemilihan, terdapat tiga nama yang mencuat sebagai calon, namun Jazuli berhasil unggul dengan visi “MA Mandiri, Berjaya, Berkeadaban.” Program utama yang diusungnya meliputi digitalisasi madrasah, penguatan ekonomi jami’yah, dan advokasi RUU Pesantren & Pendidikan Keagamaan.
Dukungan signifikan datang dari PW Banten, Lampung, dan DKI Jakarta yang merupakan basis historis Mathla’ul Anwar.
Modal Politik Jazuli Juwaini
Jazuli membawa berbagai modal politik yang cukup kuat ke dalam kepemimpinannya. Di antaranya adalah akses ke legislasi. Sebagai anggota Komisi I dan pimpinan fraksi, Jazuli memiliki saluran langsung untuk membahas anggaran pendidikan, Program Operasional Sekolah (BOS) madrasah, serta sertifikasi bagi guru agama. Kedekatannya dengan kementerian juga membuka peluang kerjasama program, mulai dari Kemendikbudristek hingga Kemenag.
Pengalaman organisasi yang dimilikinya, termasuk memimpin GEMA Keadilan dan BKsPPi, membuatnya terbiasa mengelola organisasi lintas ormas. Potensi positif dari kepemimpinannya adalah percepatan revisi regulasi yang selama ini menghambat madrasah Mathla’ul Anwar, serta afirmasi anggaran untuk 1.034 madrasah dan 32 perguruan tinggi di bawah naungan MA.
Tantangan yang Dihadapi
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Jazuli adalah menjaga independensi dan persepsi publik. Risiko besar yang muncul dari rangkap jabatan sebagai politisi dan ketua ormas adalah potensi konflik kepentingan. Ketika PKS mengambil sikap tertentu, apakah PB MA akan secara otomatis mengikuti? Ini dapat mengikis khitah ormas sebagai wadah semua golongan.
Polarisasi di kalangan jamaah juga menjadi perhatian. Pengikut Mathla’ul Anwar tidak homogen secara politik, sehingga dominasi satu figur dari partai tertentu bisa memicu friksi internal. Ketergantungan pada sosok Jazuli juga berisiko, di mana MA bisa lebih dikenal sebagai individu daripada institusi. Regenerasi kepemimpinan pasca 2031 menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Sejarah organisasi lain menunjukkan bahwa ketika ketua umum terlalu dekat dengan partai politik, suara kritis ormas terhadap pemerintah bisa melemah.
Agenda Strategis Mathla’ul Anwar 2026 – 2031
Dalam periode kepemimpinan Jazuli, terdapat beberapa agenda mendesak yang harus diatasi. Pertama, dalam bidang pendidikan, dari total 1.034 madrasah MA, hanya 40% yang terakreditasi A. Targetnya adalah mencapai 70% dalam waktu lima tahun melalui standarisasi dan pelatihan guru.
Kedua, dalam sektor ekonomi, optimalisasi 4.200 hektar tanah wakaf MA untuk agribisnis dan Badan Usaha Milik Mathla’ul Anwar (BUMMA) perlu dilakukan. Ketiga, dalam dakwah digital, MA tertinggal dibandingkan ormas lain dalam literasi digital. Oleh karena itu, perlu adanya TV streaming dan pusat pelatihan dai milenial.
Terakhir, untuk tata kelola, audit aset dan database anggota secara nasional harus dilakukan agar kebijakan berbasis pada data, bukan asumsi.
Terpilihnya Jazuli Juwaini mencerminkan kepercayaan muktamirin terhadap rekam jejak dan jaringan politiknya. Namun, sejarah akan menilai bukan hanya dari siapa ketuanya, tetapi seberapa mampu Mathla’ul Anwar untuk tetap menjadi rumah besar umat yang independen, modern, dan melayani. Modal politik yang ada harus dipandang sebagai alat, bukan tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, MA bisa kehilangan esensi keormasan yang dimilikinya.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Dalam konteks ini, Herman memberikan beberapa saran penting yang perlu diperhatikan oleh Jazuli dan kepengurusannya:
- Pakta Pemisahan Peran: Menyusun SOP yang melarang penggunaan atribut dan fasilitas MA untuk agenda partai. Ketua umum diharapkan cuti dari jabatan politik saat muktamar atau di tingkat wilayah.
- Dewan Syuro Non-Partisan: Mengisi dewan ini dengan sembilan ulama sepuh MA yang tidak terafiliasi dengan partai politik untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan strategis.
- Fokus 100 Hari Kerja: Meluncurkan “Gerakan Madrasah Digital MA” dan melakukan audit aset sebagai bukti kerja nyata di luar ranah politik.
- Regenerasi Terbuka: Mulai tahun 2027, menyiapkan sepuluh calon ketua umum muda dari kalangan akademisi dan pesantren, bukan hanya politisi.
- Transparansi Keuangan: Memublikasikan laporan keuangan PBMA setiap semester di halaman resmi untuk menjaga kepercayaan publik.
Dengan pendekatan ini, Jazuli Juwaini diharapkan dapat membawa Mathla’ul Anwar menuju arah yang lebih baik dan tetap menjadi organisasi yang relevan dan independen dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat.
